Bupati/Wabup ASKB Evaluasi Perusahaan Nakal Langgar Amdal Kewajiban Perusahaan Lepas Plasma Ke Warga

  • Whatsapp

(TEKS – FOTO : Ist – Anggota Dewan Masdari Kidang/K.N)

Bacaan Lainnya

“ANGGOTA DPRD KUTIM KIDANG : Berikan PR Desak Pemkab Kutim Bebaskan Lahan Sawit Warga Yang Telah Ditanami Tidak Masuk Kawasan TNK”

PENULIS : DAYA BHARA AJI, S.Sos.,KUTIMNEWS.COM, Sangatta – Kutim

Kabupaten Kutai Timur merupakan Kabupaten yang meraup pendapatan pajak terbesar dari sektor kedua perkebunan kelapa Sawit setelah pertambangan batu bara.

Terlebih Kutim merupakan wilayah terbesar penghasil komoditi perkebunan sawit terbesar maka tak heran banyak perusahaan-perusahaan industri pabrik kelapa sawit dari luar Kutim menanamkan investasinya.

(TEKS – FOTO : Ist – Anggota Dewan Masdari Kidang/K.N)

Anggot DPRD Kidang soroti Plasma dan pembebasan lahan perkebunan sawit agar tidak masuk kawasan TNK

Asisten Ekbang setkab Kutim Suroto pada Kamis (8/4) 2021 menggelar Forum Group Discustion (FGD) Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Perkebunan pada industri kelapa sawit di Hotel Royal Victoria Sangatta.
Pada agenda tersebut tampak hadir anggota DPRD Kutim sekaligus Wakil Ketua Komisi C Masdari Kidang dan Wakil Ketua Komisi D Agusriansyah Ridwan, S.IP.M.Si, anggota DPRD Kutim yang OPD serta asosiasi forum Kelapa Sawit.

TEKS – FOTO : Ist – Anggota Dewan Masdari Kidang/K.N)

Anggota DPRD Kutim Kidang minta perusahaan sawit membaca aturan di atas

Pertanyaan sekarang apakah dengan banyak perusahaan sawit serta banyaknya pajak yang dihasilkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kutim? Untuk itu pada pelaksanaan FGD yang membahas naskah akademik dan rancangan peraturan daerah pengelolaan perkebunan kelapa sawit, Anggota DPRD Kutim Masdari Kidang menyikapi meminta Bupati Kutai Timur Drs H Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Wabup Kutim Dr H Kasmidi Bulang ST., MM dapat lebih peka “jeli” terutama untuk membebaskan lahan sawit masyarakat di Taman Nasional Kutai (TNK) tidak masuk dalam kawasan lagi.

“Sementara permasalahan sawit yang telah ditanami sawit oleh masyarakat di desa Tepian Langsat sudah menemukan titik terang. “Sekarang tugas pemerintah melalui bupati/wabup Kutim ASKB dapat dikawal dan diurus secara tuntas karena sawit masyarakat harus berkelanjutan,” urai Kidang.

Anggota Dewan Kidang meminta Pemkab Kutim bersinergi dengan DPRD Kutim untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara “prioritas” kesampingkan kepentingan perusahaan yang tidak memberikan dampak positif. “Seperti halnya lahan sawit yang telah ditanami ratusan sawit masuk kawasan oleh tokoh masyarakat tak diambil perusahaan PT Anugerah lagi yang berlokasi di daerah Tembangan Lembak Desa Keraitan Kecamatan Bengalon,” bebernya.

Selain itu Anggota DPRD dari komisi C menegaskan diri sangat mengetahui betul hampir semua perusahaan sawit seharusnya mengikuti aturan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang mana perusahaan berkewajiban menyerahkan limbah sawitnya 20 persen kepada masyarakat. “Yang sudah melaksanakan kewajiban patuh akan aturan UU secara tertib administrasi hukum tata Negara melalui pemerintahan daerah terkait pengelolaan perkebunan sawit, baru PT DSN saja atau sekarang namanya PT Bima Palma yang mau melepas plasmanya sebesar 20 persen,” ulas politisi Berkarya ini.

Kidang mengungkapkan dengan jujur “perusahaan sawit” tidak berpihak kepada masyarakat semakin lama. “Mengapa saya katakan demikian tak sedikit hampir setiap harinya saya menerima aduan keluhan masyarakat hampir semua perusahaan sawit tidak melepas limbah plasmanya kepada masyarakat selain Bima Palma saja,” tegasnya.

“Tugas pemeritah sekarang terutama kepada bupati/wabup Kutim ASKB kaji kembali perijinan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT Anugrah. Belakangan tida mau lagi mengambil hasil sawit yang dihasilkan dari kelompok tani setempat perkembangan terkahir malah pohon sawit perusahaan itu mau ditumbang karena sudah berumur 20 tahun mau ditanami yang baru. Selain itu juga Plasma tidak diberikan kepada masyarakat,” beber Kidang

Anggota Dewan Kidang kembali menekankan agar bupati dapat tegas dan selektif lagi sebelum mengeluarkan ijin perusahaan perkebunan sawit dari luar. “Sebelum membuka sawit terlebih bupati sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di Kutim dapat membuat perjanjian hitam diatas putih dengan perusahaan sawit dari luar daerah agar dapat benar – benar berkontribusi bagi masyarakat, lingkungan dan mensejahterakan masyarakat serta turut bersinergi dalam pembangunan infrastruktur lingkungan, dikaji pula amdalnya harus ramah lingkungan jangan merusak alam, limbahnya dapat terkelola dengan baik, sertifikat kepemilikan lahan harus jelas jangan tumpang tindih yang banyak menuai konflik sengketa lahan dengan masyarakat seperti sudah-sudah terjadi,” imbuhnya.

Kidang sebagai putra daerah dan keterwakilan masyarakat di DPRD merasa gerah dengan perilaku perusahaan sawit dari luar Kutim. “Enak saja mereka main masuk buka perusahaan sawit sementara masyarakat, anak, cucu kita menjadi penonton saja. Senantiasa ingat dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” urai Kidang

(TEKS – FOTO : Ist – Anggota Dewan Masdari Kidang/K.N)

Ia menambahkan masuk ke rumah orang itu seharushya ada tata krama serta keramahan bukan malah tidak peduli ibarat perumpamaan memang demikian realitanya yang terjadi. “Bahkan menjamurnya perusahaan sawit belum lagi yang baru mau masuk banyak merambah habitat flora dan fauna. “Mengapa buaya semakin tidak ramah dengan manusia lagi serta menjadi mangsa empuknya. Karena pendatang-pendatang “investor” luar itulah yang menggerayangi alam untuk perluasan areal sawit sehingga kanal-kanal saluran air buka ke bantaran sungai yang berdekatan dengan masyarakat sehingga buaya-buaya tersebut dengan bebas melintasi, “ imbuh Kidang

Kidang tidak melarang investasi masuk asalkan taat aturan tertib administrasinya, setifikatnya jelas, wajib menjalankan kewajiban terkait Perda aturan CSR bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan, benar – benar mensejahterakan dan plasma dapat dilepas masyarakat, membantu petani sawit lokal dalam hal ini perusahaan mengambil juga hasil sawit masyarakat. “Jadi tolong pemerintah jangan main-main memudahkan memberikan ijin jika dipaksakan fraksi kami siap menentang dan mendebatnya,” tutupnya.(adv/rin/aji)


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. tolong cek PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI Yg berada d kec. long mesangat. sudh lbih dri puluhan tahun kmi masyarakat tdk merasakan lahan plasma 20% dr lahan yg d garap PT GSA(GEMILANG SEJAHTERA ABADI.