Forum TK2D Temui Ketua Dewan Joni Bahas Beragam Persoalan

  • Whatsapp

(Teks – Foto : Dok – Rina/K.N)

MURSALIM : Minta Tak Hanya Perjuangkan BPJS Ketenagkerjaan Jaminan Kesehatan Di Salurkan Merata

Bacaan Lainnya


KutimNews.com, SANGATTA – Banyaknya permasalahan yang terjadi terkait Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kabupaten Kutai Timur terutama menyangkut kesejahteraan BPJS Kesehatan yang di rasa belum merata, Ketua Forum TK2D Mursalim menyampaikan keluhan TK2D kepada ketua DPRD Joni,S.Sos tepatnya pada Senin (5/4)2021 di ruang kerja ketua DPRD Kabupaten kutai timur.
“Saya sangat mengapresiasi bapak selaku ketua DPRD memperjuangkan BPJS ketenagakerjaan yang nanti akan kami terima, Namun alangkah baiknya jika BPJS kesehatan yang sebagian sudah di bagikan segera di tuntaskan agar TK2D terjamin biaya pengobatannya,” ungkap nya


(Teks – Foto : Dok – Rina/K.N)

Ketua Forum TK2D Mursalim harapkan Ketua DPRD Kutim perjuangan berbagai peningkatan kesejahteraan TK2D

Mursalim mengatakan selama ini kartu BPJS Kesehatan yang sebagian sudah mendapatkan tidak bisa dipergunakan lagi di saat berobat ke puskesmas dengan alasan terjadinya tunggakan, salah satu rekan kami pernah memakai kartu BPJS kesehatan tersebut untuk di pakai berobat oleh pihak puskesmas di tolak dengan alasan kartu BPJS kesehatan tidak bisa di gunakan karena terjadi tunggakan pembayaran.

“ Saya berharap ada solusi bagi kami terkait hal BPJS kesehatan, selain itu juga kami datang ke sini menyampaikan beberapa hal yang menjadi polemik setiap usai pilkada pasti ada TK2D yang baru bagaimana permasalahan TK2D ini akan selesai kalau selalu ada penambahan yang baru sementara pengangkatan PNS,ASN atau PPPK belum ada kejelasan. Kami bersama rekan-rekan menemukan banyak fakta dan bukti di lapangan yang kami kumpulkan,”terangnya.

Banyaknya permasalahan TK2D yang diperjuangkan oleh ketua forum Mursalim bersama rekan-rekan,menggugah hati ketua DPRD Joni,S,Sos untuk mengawal permasalahan yang di hadapi TK2D.
“Insyaallah” saya selaku ketua DPRD walaupun baru beberapa bulan di lantik akan mempelajari dan menelusuri dimana letak kesalahan kartu BPJS Kesehatan kenapa pembagian tidak merata, selain itu permasalahan adanya TK2D yang baru coba lah di komenikasikan dengan Bupati atau dinas terkait kalau pun nantinya tidak menemukan kesepakatan kami selaku dewan siap memfasilitasi untuk Hearing ,” beber ketua DPRD kutim Joni.(rin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *