Sambut Positif BPJS Ketengakerjaan Tidak Menganggu Sistem Pengajian TK2D

  • Whatsapp

“Dewan Basti Tegaskan : DPRD Tuntaskan Permasalahan Kesejahteraan TK2D Dan Buruh”

(teks – foto : dok.rin/K.N)

Bacaan Lainnya

BERBAGI TUGAS : Ketua DPRD Kutim konsen penuh realisasikan BPJS ketenagakerjaan sementara anggota dewan Basti mediasi beragam permasalahan ketengakerjaan buruh rutin diruang kerjanya maupun momen waktu tertentu

KUTIMNEWS.COM SANGATTA – Sebanyak 7000 ribu – an Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dapat bernafas lega, atas inisiatif Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos yang turut berkoordinasi dengan Pemkab Kutim melalui PJS Bupati Kutim kala itu Jauhar Efendi yang turut memperjuangkan perlindungan sosial jaminan ketenagakerjaan BPJS.


(teks – foto : Ist/rin K.N)

Anggota dewan Kutim Basti respon positif upaya ketua DPRD-nya Joni, perjuangkan BPJS ketenagakerjaan yang intens berkoordinasi rumjab ketua DPRD

Terkait langkah yang diambil oleh Ketua DPRD Kutim Joni langsung direspon positif oleh segenap 40 anggota dewan di Kabupaten Kutai Timur salah satunya dari anggota dewan fraksi PAN Basti Sangga Langi yang mengatakan sudah semestinya ribuan TK2D yang tersebar dan mengabdikan diri pada OPD-OPD termasuk lingkup Pemkab Kutim terjamin kesejahteraannya melalui pemberian jaminan perlindungan ketenagakerjaan BPJS.
“Syukur Alhamdulillah realisasi pendistribusian jaminan perlindungan kerja BPJS kepada segenap TK2D dan pembiayaannya tanpa memangkas gaji, dikarenakan pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2021, suatu bentuk perjuangan dewan bersama Pemkab Kutim,” terang Basti (sapaannya)

Basti menegaskan pemberian BPJS ketenagakerjaan tanpa menganggu sistem pengajian para TK2D ini sangat manusiawi. “Selanjutnya kami bersama ketua DPRD dan anggota dewan lainnya akan memperjuangkan standar upah minimun mereka nantinya berdasarkan UU ketenagakerjaan,” jelas anggota dewan dari PAN.


(teks – foto : Ist/rin K.N)

Sesuai komisi yang dibidanginya ketenagakerjaan anggota Dewan Kutim Basti bersama dewan lainnya prioritaskan aspirasi tenga kerja

Dirinya menegaskan baik di DPRD Kutim sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan dewan untuk senantiasa dituntut mampu terus bekerja dengan hati dalam memperjuangkan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh TK2D berdasarkan aturan perundangan-undangan berlaku. “Mengingat kebutuhan hidup pada setiap tahunnya mengalami peningkatan tentunya selain BPJS ketenagakerjaan standar upah minimun harus di berlakukan, ini merupakan tugas rumah kami “PR” yang selanjutnya Inshaallah akan kembali diperjuangkan,”beber Basti.

“Saya bersama rekan dewan hingga memasuki masa realisasinya, siap mengawal secara tuntas penyaluran BPJS ketenagakerjaan hingga ribuan TK2D dapat memegang kartu jaminan ketenagakerjaan nantinya secara merata,” ujar Basti.

Selain itu Basti menegaskan sejauh ini DPRD Kutim terus bekerja memikirkan akan aspirasi ketenagakerjaan tak hanya TK2D saja akan tetapi para tenaga kerja (buruh) perusahaan. “Tak jarang saya bersama ketua komisi yang sama seperti bung Adhy Berdhy turun tangan langsung “mediasi” dengan kalangan pekerja perusahaan terkait penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang menyangkut banyak aspek seperti PHK sepihak, pesangon, termasuk penerapan pemberlakuan upah minimun sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di negeri kedaulatan NKRI,” tutur Basti.

Tak hanya itu saja belum lama ini berlangsung di ruang kerja anggota DPRD Kutim Basti menyambut silaturahmi koordinasi dengan perwakilan tenaga kerja (buruh) PT AEL. “Yang mana pada pertemuan itu pula dibasah terkait penerapan UU No 11 Tahun 2020 terkait cipta kerja. Mereka menanyakan apabila UU ini kedepannya serentak disahkan pemerintah? Apakah peran serikat buruh masih berjalan,” ulas Basti mengutip kembali beragam seputar ketenagakerjaan.(rin/aji)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *